JAKARTA,quickq手机版安卓 DISWAY.ID - Poltracking Indonesia merilis sejumlah fakta inkonsistensi yang disampaikan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) baik dalam sidang maupun disampaikan ke publik.

Persepi dinilai banyak mengungkap narasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan proses sidang.

BACA JUGA:Perkuat Keakuratan dan Validitas Data Survei, Poltracking Gunakan Verifikasi Data 5 Lapis

BACA JUGA:Asosiasi Lembaga Survei Sambut Baik Bergabungnya Poltracking Indonesia ke Presisi

Poltracking Indonesia menyatakan bahwa pengungkapan fakta ini adalah respons langsung terhadap tudingan yang dilontarkan oleh Dewan Etik Persepi. Fakta tersebut diungkap melalui video yang ditayangkan channel YouTube Poltracking Indonesia melalui pada Minggu, 17 November 2024.

"Kami menjawab tudingan serius yang dilakukan Dewan Etik, Ketua sekaligus Pengurus Persepi pada konferensi pers 9 November 2024 lalu," ujar Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, M. Aditya Pranata dalam channel Poltracking Indonesia. 

Dalam sesi pengungkapan ini, Poltracking memaparkan bahwa ketidakadilan terjadi sejak tahap awal. Surat panggilan yang diterima Poltracking ternyata tidak pernah dikirimkan kepada lembaga lain dengan hasil survei serupa.

Pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dengan sikap kooperatif.

“Kita juga mengikuti semua proses pemeriksaan, kita sangat kooperatif mengikuti semua alur yang diinginkan Persepi,” tambah Yoki Alvetro, peneliti Poltracking.

BACA JUGA:Hasil Survei Poltracking Klaim 71.4 Persen Pemilih Anies Pilih Ridwan Kamil-Suswono

BACA JUGA:Disanksi Akibat Perbedaan Metode Survei, Poltracking Indonesia Anggap Keputusan Dewan Etik Persepi Cacat Hukum

Poltracking membeberkan bahwa Dewan Etik menunjukkan inkonsistensi besar dalam menyampaikan informasi terkait pergantian Primary Sampling Unit (PSU) oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam pertemuan awal, anggota Dewan Etik, Hamdi Muluk, menyatakan bahwa terdapat 60 pergantian PSU pada survei LSI. Namun, saat disampaikan kepada publik, informasi tersebut berubah menjadi hanya satu pergantian PSU.

"Dalam pertemuan pertama jelas disampaikan oleh pengurus harian Persepi dan di-iya-kan oleh dewan etik soal penggantian 60 (50%) PSU LSI," kata Masduri Amrawi.

Inkonsistensi ini menunjukkan kurangnya transparansi Dewan Etik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dewan Etik salah menangkap informasi yang dismapaikan dengan menuduh Poltracking telah menghapus keseluruhan dashboard hasil survei. Namun tudingan ini dibantah keras oleh pihak Poltracking. 

• 1
• 2
• »

• ·Air Putih untuk Menurunkan Berat Badan, Memangnya Bisa?
• ·Mahasiswi ITB Dipolisikan Buntut Meme Prabowo
• ·Orangtua Mahasiswi Pembuat Meme Prabowo
• ·Kemenperin Soal Panasonic Holdings PHK Ribuan Karyawannya: Tidak Terjadi di Indonesia
• ·Semoga Andi Arief Tabah Hadapi Cobaan Ini
• ·Kata Dokter, Ini Tanda Kamu Kecanduan Masturbasi
• ·Nih Data DTSEN Terbaru! Bansos PKH BPNT Mei 2025 Cair, Simak Cara Cek Nama Kamu
• ·Arus Balik Libur Waisak Tembus 196 Ribu Kendaraan, Jalur Timur Paling Padat
• ·Paspor Dicoret
• ·Dorong Indonesia jadi Pemain Utama Global Industri Halal, Ini Strategi Kemenperin
• ·Kongres PDIP Batal Juni? Utut: Tanya Saja ke Bu Mega
• ·Arus Balik Libur Waisak Tembus 196 Ribu Kendaraan, Jalur Timur Paling Padat
• ·Joging di Tempat 10 Menit vs Jalan Kaki 45 Menit, Mana yang Lebih Oke?
• ·Anindya Bakrie Soal Kasus Pemalakan Kadin Cilegon: Kami Hormati Proses Hukumnya
• ·Musim Ditutup! PLN Mobile Proliga 2025 Jadi Ajang Bersinarnya Talenta Muda Tanah Air
• ·Peningkatan Daya Saing Terhambat, Kemenperin Ungkap Alasannya