Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai alokasi anggaran mobil dinas pejabat eselon I yang disebut mencapai hampir Rp1 miliar. Menurutnya, angka tersebut bukan berarti akan otomatis dibelanjakan, melainkan merupakan bagian dari standar biaya yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

“Standar biaya itu memang harus disiapkan. Tapi bukan berarti nilainya pasti akan dikeluarkan,” ujar Mensesneg saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah menyusun acuan standar biaya sebagai dasar dalam perencanaan anggaran. Hal ini dilakukan agar belanja negara memiliki aturan main yang jelas dan terukur.

“Kalau kita belanja, ya harus ada aturannya. Tapi bukan berarti anggaran yang tercantum pasti dibelanjakan sebesar itu. Tidak,” tegasnya.

Baca Juga: Mensesneg: Kasus Sritex Bukti Negara Serius Berantas Korupsi

Menanggapi kritik publik terkait efisiensi anggaran, terutama dalam konteks alokasi belanja kendaraan dinas, Mensesneg menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemerintah tidak boleh melakukan apa-apa. Sebaliknya, efisiensi dimaknai sebagai upaya mengarahkan anggaran ke kegiatan yang lebih produktif dan memiliki dampak lebih besar.

“Efisiensi itu filosofinya adalah bagaimana anggaran digunakan untuk hal yang lebih produktif, bukan berarti semuanya ditiadakan,” jelasnya.

Ia pun meminta publik memahami bahwa adanya angka dalam perencanaan anggaran bukanlah keputusan final pengeluaran, melainkan batas acuan maksimal yang dapat digunakan.

“Jadi pemahamannya jangan kaku. Kalau ada angka, bukan berarti harus dibelanjakan semua. Itu hanya batas yang diatur,” pungkasnya.