Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak hanya memanggil Tommy Soeharto untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada negara terkait BLBI, melainkan semua obligor dan debitur. Mahfud mengatakan pemanggilan dilakukan kepada 48 obligor dan debitur terkait BLBI. 

Mahfud yang juga ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI) mengatakan, total kewajiban para obligor dan debitur mengembalikan utang kepada negara sebesar Rp111 triliun. Tommy Soeharto hingga perhitungan terakhir utangnya sebesar Rp2,6 triliun. 

Di luar Tommy, masih banyak yang utangnya belasan triliun rupiah untuk BLBI, dan semua dipanggil.

"Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susahsehingga tidak boleh utang tidak dibayar," kata Mahfud dalam video yang rilis di youtube Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (25/8).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum seperti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana," ujarnya.

Dia menegaskan bila obligor dan debitur mangkir, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum.

"Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum," tegas Mahfud.Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif sebab pemerintah akan tegas soal ini karena hanya diberi waktu tidak lama oleh Presiden, yakni hingga Desember 2023."Saya berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut," ujar Mahfud.

• ·Mentan Laporkan Swasembada Beras Lebih Cepat dari Target Presiden
• ·Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR RI Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu
• ·Bangun Pabrik Pertamanya, Hyundai Bilang Akan Ciptakan Ribuan Lapangan Pekerjaan
• ·JCC GBK Berubah Jadi JICC dan Dikelola Negara, Pengaruhi Batalnya Sederet Acara Termasuk Wisuda
• ·FOTO: 'No Trousers Tube Ride', Warga London Naik Kereta Tanpa Celana
• ·Perpres Resmi Diteken, Pelantikan Kepala Daerah Serentak Dilaksanakan Pada 20 Februari
• ·Istana: Yang Menganggu itu Premannya, Bukan Ormasnya
• ·Waduh, 5 Kepala Daerah 'Tumbang' Saat Retret di Akmil Magelang: Ada yang Kelelahan dan Dirawat Inap
• ·Kucing Tertinggal di Bagasi Pesawat hingga Terbawa Terbang 3 Kali
• ·Waduh, 5 Kepala Daerah 'Tumbang' Saat Retret di Akmil Magelang: Ada yang Kelelahan dan Dirawat Inap
• ·Jelang Batas Pemberkasan Paulus Tannos, KPK Harap ada Kabar Baik dari Pemerintahan Singapura
• ·Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR RI Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu
• ·Ampun deh, Kasus Covid
• ·Beri Pesan Seluruh Instansi di Harlah ke
• ·Jelang Arus Mudik Lebaran 2025, Astra Tol Cipali Tingkatkan Kualitas Jalan
• ·Ingat! Pemprov DKI Bakal Terapkan Transaksi Qris di Agen dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg